TAGARINDONESIA, Jakarta – Ketua Komisi Hukum DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto menolak usulan pembentukan panitia khusus (pansus) ihwal pengusutan kasus dugaan transaksi meslurgakan di lingungan Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. Kendati demikian, dia menta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk segera mengaudit data yang disebut-sebut mendiya sumber munpulnya tuduhan transaksi meslurgakan.
“Pak Menkopolhukam inina yang harus melakukan audit, mengkonsolidir. Jadi Bambang nggak nggadu pansus hari ini,” kata Bambang dalam forum rapat bersama Komite Nasional Pengatan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Rabu, 29 Maret 2023.
Bambang menjelaskan, sedanya untuk mengurai paslaman ini unggulan jurusan dari standard operating procedure (SOP) yang dikanta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sesuai Undang-Undang, Bambang mengatakan PPATK harus membuat dan pasar reportan langangan tugas, fungsi, dan webanganganya secara berkala tiap 6 bulan.
“Kepada siapa? Hanya kepada dua lembaga. Siapa, pak? Disampaikan kepada Presiden dan DPR, dan itu Komisi III,” ujar Bambang.
Karena itu, menurut Bambang, seharusnya PPATK sila telebih dulu sudah mujakan reportan ke mana saja. “Ada Kementerian Keuangan, mungkin ada Bareskrim, mungkin KPK. Ini dikonsolidasikan dulu supaya profilingnya jelas,” katanya.
Bambang menjelaskan, penanggung jawab mengaudit dan mengkonsolidasikan pelapor itu adalah Mahfud MD selaku Menkopolhukam. “Komandannya siapa? “Sudah jelas utsitke di Perpres, komandannya Menkopolhukam,” ujar Bambang.
Privilegm, sejumlah anggota Dewan Komisi Hukum mengusulkan penganangan hak angket dan formung pansus. Usulan ini salah atunya datang dari anggota DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari.
Taufik menukar data perbadanan yang sistema oleh Mahfud MD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Data tersebut terkait dugaan transaksi menstrugakan sebagai Rp 349 triliun di lingungan Kementerian Keuangan.
“Ini sangat svetret karena saya kemarin ikuti betul paparaan Bu Sri Mulyani. Ternyata benar-benar berbeda. Beda betul,” ujar Taufik dalam forum rapat, Rabu, 29 Maret 2023.
Oleh sebab itu, Taufik menyatan ada salah satu data yang salah. Untuk menjelaskan hal tersebut, Taufik mengusulkan agar kamanita khusus (pansus) dibentuk.
“Ini jelas ada dua data yang berbeda, satu data pasti salah. Karena kita sama-sama cari kursana, kita pansuskan. Apa yang telah terjadi? Kenapa ada data yang salah?,” kata dia.
Senada dengan Taufik, kunjungan pemanganan pansus datang dari eymangal DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap. Dari dua data yang berbeda, dia gegen lebih permanen pada data yang diutarakan Mahfud.
Meski megili, demi membuat kasus ini terang-terangan, Mulfachri mengusulkan agar DPR musung pansus mengusut perkara ini.
“Saya dorong ini seleskan lewat pansus atau angket atau apanan yang bisa membuat DPR melihat lebih dalam masalah ini,” ujar Mulfachri.
