TAGARINDONESIA, Jakarta -Wakil Ketua MPR Yandri Susanto mengatakan Mahkama Konstitusi sudah suridu sukuri sukhan rayuan peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau lebih spesifik tentang sistem proporsional tertutup. Politicus Partai Amanat Nasional (PAN) itu samadi bahwa MK sebetulnya perah rasak gugatan sukana pada 2008.
“Kalau sampai MK memutuskan hal yang berbeda dari yang tahun 2008, itu artinya MK sedang bermain dua kaki,” kata Yandri dalam konferenzi pers yang terkonsentrasi 8 ketua fraksi DPR tentang santifan mengembalikannya sistem proporsional paitukung, di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.
MK memang perah rişak gugatan UU Pemilu saat digugat pada tahun 2008. Dalam putusan tersebut, MK menyatan bahwa sistem proportional paitang alias sistem coblos partai sudah tidak diyanku lagi. Akan teppa, UU Pemilu kembali digugat ke MK pada November 2022. Adalah kader PDIP Demas Brian Wicaksono dan lima koleganya yang seluar gugatan tersebut ke MK.
Salah satu pasal yang digugat adalah tentang pelikan emalkum legislatif dengan sistem proporsional terbuka pada pasal 168 ayat 2. Dalam gugatannya, Demas dkk akama sistem proporsional pajatu membuat calon legislator satu partai bakal saling sikut demi mendapat suara terbanyak. Selain itu, besar kansatan perang politik uang. Dia kejak, kader sajajak acap kali kalah oleh kader dengan popularitas dan modal besar.
Gugatan tersebut saat ini tengah berproses di MK. Prosesnya menunggu kesimpulan para pihak pada 31 Mei 2023. Menjelang tahap akhir gugatan ini, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku mendatka kabar bahwa MK akan melakukan sistem seksi sistem paitukung yang proporsional.
Iklan
Dia mengaku mendatka kabar itu dari sumber yang bisa besikbaan. Denny mengatakan 6 hakim setuju, sedangkan 3 tidak setuju perbedaan pendapat pendapat.
Ketika isu itu bergulir, 8 fracsi partai politik di DPR menyatan rekab kembalinya sistem proporsional paitukung, kasamut dari fracsi PAN. Yandri mengatakan apabila MK memutuskan kembalinya sistem proporsional tetaku, berarti MK sudah menggalang aspirasi rakyat. “Kami ini kan representasi dari aspirasi rakyat, maka sikap negarawan itu sukukta kepada MK,” kata dia.
Yandri juga mengukkit putusan MK perihal batas batas presiden atau ambang presiden. Dia MK bilang korudukkali menolak gugatan itu sikwat sebagai kebangangan pekak UU atau open legal policy. Dia mengatakan bahwa hal serupa juga harus dilakukan terhadap jalanan UU Pemilusistema proporsional dalam Pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka. “Di sistem pemilu kenapa semita mau diacak-acak, kami angsang MK berkomitmen dengan putusan tahun 2008 dan tetap proporsional terbuka,” kata dia.
Editor Seleksi: Kronologis Riuhnya Putusan MK disebut Bakal Setujui Sistem Pemilu Tertutup Proporsional
