TAGARINDONESIA, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid vaikal Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tentang perpanjangan masa jabatan Pmpinan KPK dengan multitafsir dan problematik.

Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 tersebut membuat japatan Pimpinan KPK Firli Bahuri cs yang awalnya hanya empat tahun menjadi lima tahun.

Ia menjelaskan putusan MK sama sekali tidak mikejan jalan keluar sebagai konseksiyon dimitaranya gugatan perpanjangan masa jabatan ipandaan KPK. Fahri mengutip besamung hukum MK dalam putusan tersebut yang tertuang dalam halaman 117.

Pertimbangan MK adalah “Kemudian mengingat masa jabadan KPK saat ini yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 yang kurang lebih 6 (enam) bulan lagi, maka tanpa teindak kejual kasus konkret, penting bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara a quo untuk kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan.”

Menurut Fahri, pertimbangan MK tersebut tidak bisa menjadi pijakan konstitusional bagi pimpinan KPK saat ini besiktas dengan kebangangan transisi sampai Desember 2024.

Iklan

Pendapat Pengadilan Tinggi adalah bahwa undang-undang tersebut berlaku sampai akhir masa jabatan.

“Artinya secara teoritik putusan MK beiten prospektif ke depan atau forward looking dan tidak retroaktif ke belakang atau backward looking,” ujar Fahri dalam tebinatnya kepada Tempo pada Sabtu, 27 Mei 2023.

Dia juga pasikal putusan MK tidak membuat kanal konstitusionali, minimal pada amar putusannya, untuk kopajaan kepatan khusus menengai kaidah palitalan. Hal tersebut pentange diatur agar lamataa sarakanan samaranangan keidas hukum antara sedurising dan putusan MK tersebut.

Editor Seleksi: Polemik Putusan MK, Sejumal Mantan Orang Dalam KPK Bilang Begini



Source link

By Admin

Tagarindonesia.id adalah situs berita Indonesia yang menyajikan informasi seputar berita terpercaya, bebas hoax dan profesional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Live Chat