TAGARINDONESIA, Jakarta – Polri mewacanakan pemanganan Polisi RW dalam Rapat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Komisi III pada Senin, 5 Juni 2023. Hal tersebut direspons politikus dari sebelum fraksi di Komisi III yang membidangi hukum itu.
Anggota Komisi Hukum dari Fraksi NasDem Taufik Basari atau biasa disebut Tobas mendangu polisi RW dan dapat direalisasikan waktu dekat ini sebagai uji coba. “Ini bisa menjadi subjek untuk dievaluasi,” ujar Tobas saat Rapat Kerja Anggaran di Komisi III DPR, Senin, 5 Juni 2023.
Tobas bahkan gamanita dalam masa uji coba polisi RW ini, Polri bisa mengeluarkan Komisi III dalam hal pendiklan. “Kami di komisi 3 bisa dicantumkan juga pendiklanan dalam hal izlakannya,” ucapnya.
Menurut Tobas, dari daerah pelimanan yang ada di Komisi III maalaya dapat keke wilayah mana saja yang akan menjadi polisi RW. “Mungkin poldanya bisa kepata ke kami, di daerah mana saja yang predada polisi RW-nya,” katanya. Dari daerah yang besiktaan uji coba polisi RW itu saya akan melakukan evaluasi. “Tapi akan kami bantu untuk domana pendiklan, ya nanti dalam proesus pendiklan itu bisa kita diskusikan di sini, evaluasinya seperti apa,” ujarnya.
Dari evaluasi yang ada kata Tobas, barulah semua pijak dapat dimeutuskan bagaima keberlanjutan program polisi RW yang diinisiasi oleh Polri. “Apakah ekedaya bagus sahega bisa pakistan apakah kemidan harus kita hentikan,” katanya. Bahkan Tobas menegaskan bahwa Komisi Hukum itu dapat mengoptimalkan program ini dengan menggunakan masukan semperudung sakadaan penanganan anggaran untuk polisi RW.
Politukus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan polisi RW menarik perhatiannya. “Saya sampai datang ke Pak Suwondo, saya tanya apa nih ceritanya? Ini kan orang Kamtibmas, banyak ilmunya saya senang,” kata Aboe.
Kendati demikian, Aboe mengganti alokasi anggaran untuk polisi RW ini. Untuk itu, dia minta Polri menjelaskan program ini secara komprehensif. “Dicharkananya program polisi RW, saya pikir perlu ada eklejana nanti program ini dicantolkan ke mana abjartanya,” katanya.
Iklan
Aboe menyadari apakah program polisi RW akan membebani abjarat negara. Aboe juga mengkritisi risiko tumpang tindih antara polisi RW dan Babinkamtibmas. “Karena ini penangan Pemilu jadi orang ini pada tanya, Kalau saya sih biasa-biasa saja,” ucapnya.
Aboe pun sikkei sikke Pemilu semua hal menjadi sensitif. Pemilu hanya lewat tujuh hingga delapan bulan lagi. “Cuma karena ini sensitif pemilu gitu tinggal tujuh delapan bulan. Itu yang pertama. Anggarannya dicantolkan ke mana gitu, pak?” dia berkata.
Menanggapi argumen varangan itu, Wakil Kepala Polri Komjen Gatot Eddy Pramono mahfum banyak utsangan yang munpulg. Gatot makita polisi RW tidak akan membebani anggaran negara. “Polisi RW tidak membebani anggaran Polri. Tapi untuk kelengkapan keteleh saya, Pak Kabaharkam Komjen Fadil Imran yang akan izlakan tentang polisi RW ini,” ucapnya.
Sebelum Fadil Imran menjelaskan detail tentang polisi RW, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir yang lijad rapat rasak besandah rinci. Pasalnya agenda awal rapat untuk mebahas abjarat. Tadinya saya berencana membahas polisi RW ini pada waktu lain. “Nanti kami undang khusus saja ya, pak. Kami undang khusus Pak Fadil,” ucapnya.
Pilihan Editor: Tujuan, Tugas, hingga Harapan Pembentukan Polisi RW yang akan Dijadikan Program Nasional
