TAGARINDONESIA, Jakarta – Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar, mengaku mendapatkan laporan bahwa lokasi penampungan sementara masyarakat Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, tidak layak. Dia pun meminta pemerintah untuk mencari lokasi yang sesuai dengan masyarakat.
“Saya mendapatkan masukan dari temen-temen di sana misalnya, tempat transisi tinggal itu di apartemen yang kumuh, yang sumpek, yang berbeda dengan lingkungan sebelumnya,” kata Muhaimin saat ditemui usai acara silahturahmi kebangsaan dengan tokoh lintas agama di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, 14 September 2023.
Muhaimin menyatakan pemerintah seharusnya mencarikan tempat pengganti yang memiliki karakter yang sama seperti yang ditempati masyarakat saat ini. Dia menyatakan memindahkan orang yang terbiasa hidup di rumah bertapak tanah ke apartemen tidak mudah. Dia menganalogikannya dengan pemindahan jin dalam film Aladin.
“Kayak jin yang dipindah itu, Aladin. Dipindah, ke tempat yang sama. Jangan kemudian orang yang biasa hidup di datar terus hidup di apartemen, nggak bisa,” ucapnya.
Pemerintah diminta mencari lokasi dengan kondisi lingkungan yang sama
Pria yang akan mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan tersebut pun menyatakan lokasi baru itu harus menjamin masyarakat Pulau Rempang bisa hidup sama seperti sebelumnya. Dia menyatakan lokasi itu harus memiliki kondisi lingkungan yang sama sehingga adat, budaya hingga pencaharian masyarakat bisa terjamin.
“Enggak sulit kok cari tempat yang sama dengan adat yang sama, cari di sekitar situ yang memungkinkan terjadi migrasi atau transmigrasi, sama mata pencahahariannya, budayanya, tetangganya sama,” kata dia.
Upaya seperti ini, kata pria yang akrab di sapa Cak Imin itu, pernah berhasil dilakukan di indonesia, misalnya di tempat-tempat yang terjadi bencana seperti Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dan DI Aceh.
“Di Yogya berhasil, di Aceh berhasil, kita pindah kampung dengan tetangga yang sama dan kultur yang sama kepastian hak yang sama, bahkan ditingkatkan. Jangan sampai ada investasi yang dicurigai segolongan orang,” kata dia.
Iklan
Muhaimin yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Wakil Ketua DPR RI pun meminta pemerintah untuk mengedepankan pendekatan dialogis dalam penyelesaian masalah ini. Dia setuju dengan cara yang sempat dilontarkan oleh Presiden Jokowi pada Selasa lalu.
“Ya saya setuju dengan pernyataan presiden bahwa apapun keputusan eksekusi itu harus diawali dengan dialog,” ujarnya.
Konflik di Pulau Rempang berawal dari upaya paksa pengosongan kawasan itu sejak akhir pekan lalu. Badan Pengusahaan (BP) Batam dibantu oleh aparat TNI dan Polri bentrok dengan masyarakat yang menolak direlokasi.
Masyarakat Pulau Rempang menyatakan mereka tak menolak pembangunan Rempang Eco-City. Hanya saja, mereka meminta agar 16 kampung tua yang sudah berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka dipertahankan.
BP Batam sendiri menargetkan Pulau Rempang harus kosong pada 28 September mendatang. Hingga Kamis kemarin, baru terdapat 87 dari 650 keluarga yang setuju untuk direlokasi. Mereka telah mendaftarkan diri ke BP Batam.
TIKA AYU|YOGI EKA SAHPUTRA
