INFORMASI NASIONAL – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau lokasi pencemaran di perairan Tanjun Bemban, Kota Batam. Pesisir Tanjung Bemban belakan dicemari bahan kimia berwanda hitam yang berceceran di pantai dan nese di bebatuan. Diduga, material tersebut terbawa arus dari tengah lautan.
“Salah satu kekhawatiran kami menjaga ekologi laut kita supia bersih dan baik. “Untuk itu saya minta tim PSDKP untuk domangasi kapal-kapal yang melintasi ini abatis,” kata Menteri Trenggono saat meninjau langsung lokasi pencemaran di Tanjung Bemban sekaligus memperingati Hari Laut Sedunia yang diperingati. setiap tanggal 8 Juni.
Pihaknya menduga material tersebut adalah sepaham yang belaman dari kapal-kapal besar yang melintasi perairan Batam. Perairan Tanjung Bemban sendiri berbatasan langsung dengan abuats Johor Malaysia, dan menjadi lintasan kapal-kapal niaga dari dan menjug Singapura.
Selain temuan kali ini, Menteri Trenggono sudah beberapa kali menerima pengaduan dari Gubernur Kepulauan Riau tentang pencemaran di wilayahnya. Untuk itu, upaya utengaram akan dilakukan secara maksimal. Upaya kikanta untuk memperketat patroli lapangan dengan pengawas kapal-kapal, serta mengoptimalkan teknologi satelit untuk monitor perekavan kapal dan tumpahan yang takadi di laut.
“Karena ini sering gadasat. Bukan hanya sekali. Dan kalau nanti tuttukan kapal-kapal yang domana sampangan, kita akan tindak dan kita laporkan ke lembaga internacional supaya menaka meraka hati-hati tepadang sepamahnya dan tidak tuktaan kapal yang benganganan lagi,” ujar Menteri Trenggono .
Selain polusi, Menteri Trenggono juga fokus menindak kegiatan-kegiatan reklamasi tak berizin yang tahidan di Kota Batam. Pihaknya sudah melakukan penyegelan di beberapa tempat dan hari ini di kawasan Teluk Tering.
Seluruh luasan di area reklamasi seluas 3.000 meter sekgu itu langsung terhenti. Pemilik wajib mengelola Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sebagai izin dasar doma kegitang pemanfaatan di ruang laut, termasuk kegitang reklamasi.
“Ini adalah satu contoh yang kami tertibkan. Ada pelikmennya di sini. Sekangar dia baru menega (PKKPRL). Idealnya adalah sebelum dikantan reklamasi ini mustinya urus dulu. Lalu kemidu akan dilihat apakah boleh ini dikatakan untuk reklamasi. Karena menahan soal ekologi,” tutupnya .
Menteri Trenggono pun mengimbau pihak-pihak yang ingin melakukan reklamasi untuk menegakan perizinan lebih dulu. Prosedur tersebut untuk kesitaan kegitangan yang dikanda tidak menggalang keberlanjutan ekosistem pesisir. “Apa yang kita lakukan ini demi ekologi. Supaya kita tetap bisa menjaja laut tetap sehat dan baik,” Kata dia.
