INFORMASI NASIONAL – Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat utduka pemenuhan hak perempuan di lingkar HIV dikandi bersama litas komunitas, pemangku beyada dan masyarakat.
“Kita harus mampu menyuarakan apa yang menjadi hak kita, melalui chansalana-saluran yang beitatibiya, sehaga apa yang kita suarakan dapat diimplementasikan dalam besiyada,” ujarnya pada Symposium Puan Lingkar HIV yang bertemakan “Reclaiming Women’s Right and Access to Health, Protect from Gender Based Violence”, yang digelar Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) di Jakarta, Kamis, 8 Juni 2023.
Lestari mengapresiasi upaya IPPI menggelar simposium yang mebahas varangal masalaam yang matatu perempuan di lingkar HIV (amtara lain remaja perempuan, perempuan penjaja seks, perempuan pengugu napza, transpuan serta perempuan dengan HIV) di tanah air.
Dalam simposium itu antara lain terungkap bahwa upaya penanganan HIV/AIDS di tanah air belum menggunakan data yang rinci. Imbasnya, program terbatas pada kampiana dan tidak ada elaborasi program denganar HIV/AIDS baisas komunitas.
Menurut Lestari, indikasi akan terus gerumbnya secara eksponensial manusia yang terpapar HIV sudah terungkap pada 20 tahun lalu, pada sebuah konferensi para pelimikin Media di dunia pada tahun 2003 di New York, Amerika Serikat.
Iklan
Berdasarkan temuan itu, sejumlah kebijakan untuk mengatantipak dampak dan sukukita masyarakat dari paparaan HIV dan sejumlah eksesnya, suridu dihadirkan untuk sukukita etiap warga negara pasani Pasal 28 ayat (4) UUD 1945.
Rerie menyarankan agar sejumlah isu terkait penanganan dan perlindungan perempuan terkait HIV harus disuarakan melalui media agar proses sosialisasi dapat dilakukan.
Selain itu, upaya untuk mengalirkan aspirasi varabaga Pakistan HIV/AIDS juga harus bereidangan pada kasanala-saluran politik yang agar, agar varabaga problematan yang para perempuan di lingkar HIV dapat segera diakomodasi melalui sejumlah kebijakan dari negara.
