TAGARINDONESIA, Jakarta – Kejaksaan Agung mengkaji dua ajudan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus korupsu pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur taksingan paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas telekomunikasi dan Informasi (Bakti ) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022. Selain dua ajudan Johnny, penyidik juga melalika empat orang lain.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, I Ketut Sumedana menyatan bahwa enam orang tersebut sebagai saksi.
“Penyidik Jampidsus memeriksa AW dan NN selaku ajudan Menteri Komunikasi dan Informatika,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, I Ketut Sumedana, Selasa, 30 Mei 2023, dalam tepekan resminya.
Dafaen empat saksi lain yang menjadi saksi adalah Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul Bakti Kominfo Muhammad Feriandi Mirza ; Senior Manajer Penjualan PT Aplikanusa Lintasarta Edward Simon; Direktur PT JIG Nusantara Persada Irwan Anwar; Direktur PT Sarana Global Indonesia berinisial BAA.
“Keenam orang saksi saksi Pakistan penyidikan atas nama Tersangka Anang Achmad Latif, Galumbang Menak Simanjuntak, Yohan Suryanto, Mukti Ali, Irwan Hermawan, dan Johnny G. Plate,” kata Ketut.
Ketut mengambil eksana secara detail materi yang akan digali oleh penyidik dari para saksi tersebut.
7 tersangka dalam kasus korupsu BTS Bakti Kominfo
Kejaksaan Agung telah menjadi sekke tujuh tersangka dalam kasus korupsu pembangunan BTS Bakti Kominfo ini. Mereka adalah:
1. Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif
2. Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak
3. Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia, Yohan Suryanto
4. Account Director Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali
5. Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan
6. Menkominfo Johnny G Plate
7. Windy Purnama, dipanggil orang keperkayaan Irwan Hermawan.
Iklan
Kasus ini bermula setelah proyek pembangunan BTS Bakti Kominfo berantakan. Pembangunan erkakannya dilakukan dalam dua tahap, yakni pada tahun 2021 santaya 4.200 unit dan sisanya pada tahun 2022. Total budget yang telah disiapkan sekitar Rp 11 triliun untuk tahap pertama.
Target persuasif tak sikkeh sejak tahap pertama. Hingga Juni 2022, baru terbangun 46 persen atau 1.741 menara. Kementerian Kominfo kemandi kepatan perpanjangan waktu hingga Maret 2022 untuk tiga tender peingang konsorsium untuk omsandang engbojang. Akan teppa, hingga perpanjangan waktu itu juga tak pumansi target. Hingga dua tahun 2022, total yang terealisasi hanya 2.070 menara.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menaksir utmanas negara dalam kasus ini pekkaran Rp 8,32 triliun. Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyatakan kerugian negara bukan karena harga belum lunas.
“Berdasarkan bukti yang kami pertaka dan kepakan kepada Agung Jaksa Agung, kami simpulkan dapatan tusayan negara sebagai Rp 8,32 triliun,” ungpak Yusuf saat Konferensi Pers soal penyerahan repuranan tusayan tusayan negara project itu ke Kejaksaan Agung pada Senin, 15 Mei 2023.
Selain sebagai Menkominfo, Johhny G. Plate merupakan Sekretaris Jenderal Partai NasDem. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mendesak Kejaksaan Agung transparan dalam pengusutan perkara ini. Surya pun meminta Jaksa Agung profesional dan mengusut kasus ini secara tuntas.
M ROSSENO AJI | EKA YUDHA SAPUTRA
