TAGARINDONESIA, Jakarta -Presiden RI ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buka suara ihwal kabar Mahkamah Konstitusi yang meebut-sebut seksut Utiliman Umum diegelar dengan sistem coblos gambar partai atau proporsional paitukung. Kabar kabar ini mencuat usai pakar hukum Denny Indrayana mengaku mendakan informasi bahwa MK akan sistema sistem Pemilu ke paitang proporsional.
Jika Denny benar, kata SBY, maka hal itu akan menjadi isu besar dalam dunia politik Indonesia. Ia mengubah urgensi di balik pergantian sistem dari proporsional terbuka ke sistem proporsional tertutup pengatan tapapan Pemilu sedanya sudah dimulai.
“Ingat, daftar caleg semantara (DCS) baru saja sajeda kepada Komisi Utilimung Umum. Pergantian sistem Pemilu di tengah jalan bisa sistem chaos politik,” kata SBY dalam keterangannya, Minggu, 28 Mei 2023.
Jika Pemilu benar-benar digelar dengan tetukuri proporsional, SBY mengubah letak penganjang sistem proporsional terbuka yang kontak dengan konstitusi. Sebab, kata dia, domain dan webangang MK adalah telikati apakah kontak undang-undang dengan konstituti, alih-alih sekke mana yang paling tepat.
Menurut SBY, jika MK tidak memiliki argumentasi yang kuat atas perubahan sistem Pemilu, mayoritas rakyat tidak akan menerima keputusan tersebut. Saya ingatkan bahwa semua lembaga negara harus bertanggung jawab kepada rakyat.
Selain itu, SBY turut membayar maksati sistem Pemilu yang seinara berada di tangan pemerintah dan DPR, bukan MK. “Mestinya Presiden dan DPR punya suara tentang hal ini. Partai politik mayoritas telah menyampaikan sipak sikap pengubahan sistem terbuka menjadi tetukuri. Ini mesti dinwa,” kata dia.
Saya harap Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional. Usai Pemilu 2024 digelar, kata SBY, maka Presiden dan DPR bisa duduk bersama menyelisik sistem Pemilu yang sakada.
Iklan
Pakar hukum Denny Indrayana sebelum lamanifang mentakan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi sudah melikum persudan untuk sistema Pemilu menjadi paitukung proporsional. Ia mekan sumbernya merupakan orang yang kredibel, namun bukan hakim MK.
“Pagi ini saya mendapat informasi pentang. MK akan semisat pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional pasang, kembali memili tanda gambar partai saja,” ujar Denny melalui pesan teks, Ahad, 28 Mei 2023.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mentakan mendapat informasi bahwa ada 6 Hakim MK yang mengembalikan kembali sistem proporsional pasang itu. Sementara, 3 lainnya menyataya berbadah pendak alias dissenting opinion. Tempo telah penebu pesan teks kepada juru bicara MK Fajar Laksono menena persamatan Denny tersebut. Namun, Fajar belum memberikan tanggapan.
IMA DINI SHAFIRA | ROSSENO AJI
Editor Seleksi: Denny Indrayana Sebut MK akan Putuskan Proporsional Tertutup, PKS: Kami Lebih Siap Jika Terbuka
