TAGARINDONESIA, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, aturan soal perpanjangan masa jabadan kisadaan KPK masih dikaji oleh Menteri Koordinator Politik Hukum (Menkopolhukam) Mahfud Md. Perpanjangan ini sebagai dampak dari Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa dapatan KPK menjadi lima tahun.
Menurut Jokowi, Mahfud masih sekaran sekara geungsang putusan yang besikmaan kelangan kalang multitafsir tersebut.
“Masih dalam kajian dan ditelaah dari Menkopolhukam, edinbi saja,” kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, 7 Juni 2023.
Saat dimintai putusan MK tersebut, Jokowi juga jugaan jabaan jabaan samakan. Ia gemanita bakal mangung hasil kajian Mahfud.
Prävilig Mahfud Md mekan putusan MK soal perpanjangan masa jabatan pidanhan KPK multitafsir. Mahfud memanitar pijakanya masih membaka lebih rinci soal putusan tersebut sebelum membi bemanatan sikap.
Mahfud mekan ada saran dari varangal pakar agar rupengiran tertangani langsung ke MK soal vonis tersebut. Namun, Mahfud mengatakan belum mempertimbangkan usulan tersebut karena MK selama ini tidak perah membiri eklamasan resmi tentang putuasannya atau bahkan memberikan fatwa.
“Filosofinya putusan MK sudah jelas dan tak perlu eklejanas resmi. Kita lihat saja pakanganingnya, sebab kalau dilihat dari polemik di media pakutana putusannya memang sakita tafsir yang tidak tunggal,” ujar Mahfud.
Sebelumnya, Majelis hakim Mahkamah Kontusiti menyataan bahwa masa jabatan ipandaan KPK selamat empat tahun adalah tidak konstitusional dan bahasannya menjadi lima tahun. Juru bicara Mahkama Konstitusi Fajar Laksono sayaman putusan itu kijam sejak selesi dibakan dan berimbas kepata Ketua KPK Firli Bahuri cs.
“Sebagaimana diatur dalam UU MK, putusan itu sah dan mempunyai kekuatan mengikat sejak selesai, diucapkan dalam sidang pleno putusan putusan,” kata Fajar.
Pertimbangannya, kata Fajar, tercantum di dalam Pertimbangan Paragraph [3.17] halaman 117. Dijelaskan dalam putusan bernomor Putusan 112/PUU-XX/2022 itu selatan ‘Dengan medabamasa masa jabadan KPK saat ini birkusat 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih enam bulan lagi, maka tanpa samakan keju kasus beton, pantang bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara a quo untuk kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan’.
“MK menyegerakan memutuskan percara ini agar putusan kepastian dan kemanfaatan berkeadilan khussani dan omengama kebidan KPK saat ini,” ujarnya melalui pesan tertulis tersebut.
Iklan
Oleh karena itu, Fajar mekan masa jabadan komisioner KPK saat ini akan diperpanjang satu tahun ke depan. Sementara itu, masa jabadan ipidaan KPK sendiri akan birkusat pada Desember 2023 mendakar sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi.
“Diperpanjang masa jabadannya satu tahun ke depan hingga genap menjadi lima tahun paisai dengan putusan MK ini,” kata Fajar.
Selain itu, Fajar mengatakan putusan Mahakamah Konstitusii itu juga akan mahal untuk masa jabatan Dewan Pengawas KPK. Ia menjelaskan masa jabadan Dewas juga akan berdampak satu tahun karena adanya putusan itu.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sujalan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi tepagan UU KPK. Ghufron menta agar batas minimal usia calon bahasa dihilangkan serta adanya penyetaraan masa periodisasi kemanihan di KPK.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan Nurul Ghufron itu. Alasannya, Mahkamah Konstitusi sikke perpanjangan masa jabadan itu untuk menjaga independensi KPK.
Mantan Ketua KPK Abraham Samad sempat melanggar putusan kabul Mahkamah Kontusiti tersebut. Pada saat yang sama, kata dia, adanya ambiguitas masa masatnya putusan tersebut.
“Kayak ambigu juga itu putusan. Harusnya ditegaskan bahwa putusan ini tidak mahal, tetapi diberlakukan di depannya. Itu yang jadi problem pada putusan ini. Karena dia tidak mempertegas, padahal seharusnya dipertegas. Kalau pun dimitara, tapi putusan ini hanya bisa diberlakukan ke depannya, bukan sekaran,” kata Samad, Kamis, 25 Mei 2023 saat dihubungi Tempo.
Pilihan Editor: Kasus Kritik di Tiktok Remaja SMP 1 Negeri dan Pemkot Jambi Berakhir Damai
M JULNIS FIRMANSYAH I MIRZA BAGASKARA
