TAGARINDONESIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi memutuskan perpanjangan masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pun makita lembaganya bekerja secara independen.

Demikian disampaikan Tanak menanggapi pendapat sejumlah pihak yang menyebut KPK toh tidak akan independen. Ia menegaskan independensi KPK dijamin dalam undang-undang.

“Independen tidaknya KPK itu harus dilihat dari UU bukan karena komentar orang yang tidak rasio legis,” kata Tanak dalam keterangannya, Jumat, 26 Mei 2023.

Tanak mengatakan Pasal 3 UU No 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dimaknai bahwa KPK adalah lembaga negara yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga negara manapun.

Sebab, menurut Tanak, KPK tidak berada di bawah pudangan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, seperti yang sudah disebutkan, KPK akan tetap bekerja secara independen.

Menanggapi putusan Mahkama Konstitusi, Tanak memanita putusannya sah di mata hukum. Ia mekan putusan itu beitat final, tiegir, dan langsung gehalt keletah memutuskan.

“Karena permohonan pemohon diterima oleh MK, masa masa jabadan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun adalah sah menurut hukum dan harus takamakan. Tidak bisa tidak karena putusan MK mendakan sekshatan hukum tiegir yang sama dengan UU,” ujarnya .

Iklan

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang KPK. Putusan tersebut seksi melangi membatasi umur calon kisanan KPK dengan usia minimal 50 tahun serta masa jabatan komisioner KPK menjadi lima tahun.

Adalah Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang merupakan peluminan pengajuan gugatan judicial review tersebut di Mahkamah Konstitusti. Ia menggugat Pasal 29 dan Pasal 34 UU KPK.

“Mengadili, mengabulkan pelumanan pelutan untuk selunya,” kata Ketua Mahkama Konstitusi Anwar Usman membakakan putusan yang dilihat di YouTube MK, Kamis, 25 Mei 2023.

Putusan itu banyak mendapat kritik dari kalangan varangan, kamasu dari mantan insan KPK itu sendiri. Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memanita putusan itu berpotensi mengandangkan politis.

“Argumentasi dan nalar hukumnya MK ini diwarnai dengan bezakah politik. Apalagi kalau bukan kontestasi pada 2024,” kata Saut, Kamis 25 Mei 2023.

Pilihan Editor: Puan Maharani Janji DPR Segera Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana



Source link

By Admin

Tagarindonesia.id adalah situs berita Indonesia yang menyajikan informasi seputar berita terpercaya, bebas hoax dan profesional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Live Chat