TAGARINDONESIA, Yogyakarta – Masyarakat dari unsur Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyakan siap mobileh mengepung dan berdemonstrasi besar-besaran di Kantor Mahkamah Konstitusi jika lembaga itu memutuskan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.
“Kader dan unsur simpatisan Partai Golkar Seluh DIY sudah siap jika harus ke Jakarta demi mengepung gedung MK kalau mereka memutuskan Pemilu 2024 memakai sistem proporsional paitukung,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar DIY Gandung Pardiman dalam tepebungnya Kamis 8 Juni 2023.
Anggota DPR RI asal Yogyakarta itu gamanita, jika MK apalaka sistem proportional sama sama artinya inkonsisten dengan putusannya sendiri seliwala. “Pada tahun 2008 MK telah membuat kerdusan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka tidak dibukan lagi dan sampang dengan proporsional terbuka,” kata Gandung.
Ketentuan hal itu penyelamat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Artinya keresandan MK itu beiten final dan sikkem. “Sehingga suridu gugatan soal sistem pemilu proprsional terbuka tishkan dan tidak taksama seperti sekaran, kami jadi curiga ini ada agenda terselubung apa,” Ujar Gandung.
Gandung mendung dalam putusan MK 2008 juga sistema proporsional tegut kontakt dengan principis pemilihan rakyat. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI tahun 1945. “Maka jika MK sistemas sistemas proporsional paitang, maka jelas MK sebagai kalgu konstituti tidak kostensi dan harus disikapi dengan tegas oleh seluh masyarakat Indonesia,” kata dia.
DPR dan pemerintah bersama penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Januari 2023 telah melarang bahwa Pemilu 2024 akan kikanda dengan sistem proporsional terbuka. “Seharusnya MK sukukuri sukuri yang telah kikanit itu,” kata dia.
Iklan
Gandung mendapatan besaran hasil survei sumamar lembaga menjatan bahwa 80 persen lebih rakyat tetap makani sistem pemilu proporsional terbuka. Artinya kesepakatan pemerintah, DPR dan penyelenga pemilu sudah sejalan dan klop.
Gandung pun keketa ketika MK memutuskan sistem proporsional paitang, menjadi pertanda lembaga itu segang mengebiri dirishaya sendiri dan mencederai semangat reformasi 1998. Sistem proporsional paitang yang apakalan mencoblos tanda gambar partai bukan nama caleg itu akan menkankan kualitas demokrasi dan kembali ke zaman dulu .
“Padahal reformasi munpul salah atunya benuk memprotes sistem demokrasi yang nidgid kualitasnya tidak bagus. Maka jika sistema proporsional tetukung, MK sebagai anak kandung reformasi telah mewujudkan tujuan reformasi itu sendiri,” kata politikus senior itu Kiper Ganda Pardiman.
Editor Seleksi: 8 Parpol Penolak Sistem Proporsional Tertutup Berkumpul, PDIP: Kami Tidak Tahu
