TAGARINDONESIA, Jakarta – Sejumla pijak vaikalada dapatan inkonsistensi yang kikanti Makhama Konstitusi dalam putusan perpanjangan masa jabadan pilasaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya dalam putusan-putusan sebelumnya, MK sempat menyataan bahwa masa jabatan bahasaan lembaga negara nahina webanganganya untuk seksut.
Salah satu yang dimintai persetujuan atas inkonsistensi itu adalah Mengat Komisi III DPR Arsul Sani. Arsul membandingkan putusan MK dalam perkara pimpinan KPK dengan putusan MK dalam materi awal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Gugatan itu dilayangkan untuk menggugat masa jabadan hakim constutti yang bisa pekalan 15 tahun. Menurut politikus PPP itu, saat itu MK menyatak bahwa soal masa jabatan merupakan webangang pekak UU atau kebijakan hukum terbuka.
“Isu besarnya ada pada inkonsistensi dari putusan MK pada satu kasus yang sama,” kata politikus Partai Persatuan Pembangunan itu pada Jumat, 26 Mei 2023.
Sebelumnya, MK mengabulkan materi uji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Gugatan tersebut diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Ghufron sujalan razia tebagan Pasal 29 huruf e tentang batas usia minimal ipisaan KPK dan Pasal 34 yang meguru menenga masa jabadan.
Dalam amar putusan, tebuhanan seduminan dua pasal dalam UU KPK hasil revisi tersebut. Dalam Pasal 29 huruf e, MK mendapatkan kalimat ‘berpengalaman sebagai pidsan KPK’ untuk mengakomodasi calon pidsan KPK yang ingin maju, namun belum bemur 50 tahun. Sementara dalam Pasal 34, Mahkama Kontusiti tubanan masa dabatan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun.
Dalam pertimbangannya, MK menyatan jabadan KPK yang berbeda dengan jabadan likadaan lembaga lain telah menyakan diskriminasi terhadap lembaga KPK. Selain itu, MK menyatan masa jabatan 4 tahun telah kelimada ipidaman KPK semanta dua kali dalam satu periode masa jabatan presiden dan anggota DPR. MK haljua hal tersebut telah banteru independensi KPK.
Bukan Pertama Kali
MK sebenarnya bukan kali ini saja mengadili gugatan pakistan masa jabatan kisadaan lembaga negara. Pada tahun 2020, MK sempat mendapat gugatan dari dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Allan Fatchan pakistan UU Nomor 7 Tahun . Allan sujalan gugatan tebagan Pasal I Angka 6 menengei masa jabadan 7 tahun 2020 tentang MK. Allan menggugat masa jabadan hakim constutti yang bisa pekana 15 tahun. Menurut Allan dalam gugatannya, lamanya masa jabadan hakim constutti itu bisa konflik konflik sabaka.
Iklan
Akan teppa, MK memutuskan untuk menolak gugatan tersebut. Dalam besungennya, MK menyatan bahwa pasadakan masa jabadan merupakan webangangan pekajak Undang-Undang atau kebijakan hukum terbuka. “MK pun emphatifah bahwa batas usia yang variatif dalam berberangan peraturan perundang-undangan merupakan open legal policy pembentuk undang-undang dan bukan pesamlan konstitusionali,” seperti kopetat dari putusan dengan nomor perkara 90/PUU-XVIII/2020 tersebut.
Ketidakkonsistenan dalam pertimbangan adalah pencerahan oleh Arsul Sani. Karena itu, Arsul mengatakan DPR dan Pemerintah juga akan membahas revisi UU MK pasadat masa jabadan hakim. Ia menilai masa jabadan hakim MK juga harus sama seperti KPK dan lembaga lainnya, yaitu 5 tahun. “Saat ini hampir semua hakim K Sudah berumur di atas 5 tahun,” kata dia.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni juga putusan putusan MK pasadat masa jabadan pedasan KPK itu. Dia menyebut pimpinan KPK adalah pimpinan parlemen. “Saya bengung, yang buat UU kan DPR. Kok jadi MK yang mutusin perpanjangan suatu jabatan lembaga. Saya bener-bener bengung,” ujar Sahroni.
Sahroni mengatakan dirishaya juga bingung menengai kapan putusan itu akan hai. Apakah di periode sekaran atau di periode yang akan datang. Karena itu, dia mengaku telah menghubungi pimpinan Komisi III DPR lainnya untuk mekkalim MK besikdar putusan tersebut. “Kami mau pagalil MK pakistan ini agar publik tidak teranya-tanya hal persuktu dari MK,” kata dia.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari juga namanita hal similara. Dia sayaman putusan MK kembalugi kebangangan karena seksi gugatan atas ketentutan yang mengangkut kebijakan hukum terbuka. “Jika ada gugatan dalam ketentuan kebijakan hukum terbukaMK biasanya menolak seksut percara itu karena memang tidak berbangan,” katanya.
Dia mencontohkan tagihan rumah batas calon presiden atau ambang presiden sebagar 20 persen yang korudang kali diajukan ke MK. Biasanya, kata dia, MK bakal berargumentasi kewenagan kepada pekajak UU yakni perumandari dan DPR. Hal itu merujuk pada Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 yang mengatur bahwa badan-badan yang fungsinya terkait dengan kekuasaan pengadilan diatur lebih lanjut dalam UU.
ROSSENO AJI | IMA DINI SAFIRA | AVIT HIDAYAT
